EXPANDING THE MEANING OF STATE FINANCIAL LOSSES IN CONTEMPORARY CORRUPTION CRIMES
Keywords:
digital law, deepfake, media manipulation, law enforcement, Indonesian legislationAbstract
The increasingly complex nature of corruption has influenced perspectives on the concept of state financial loss in Indonesian criminal law. Initially understood as a real and definite reduction in state assets, state financial loss has now undergone a broader meaning with the development of various contemporary corruption methods. This study aims to analyze the concept of state financial loss, its development and broadening of its meaning in corruption, and its implications for corruption law enforcement in Indonesia. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Data sources were obtained through a literature review consisting of relevant laws and regulations, books, scientific journals, and court decisions. The results indicate that the development of modern corruption practices has encouraged an expanded understanding of state financial loss, extending beyond actual losses to encompass various forms of losses arising from abuse of authority, unlawful management of state assets, and the loss of potential state revenue. This broadening of meaning has a positive impact on the effectiveness of corruption eradication, but must be balanced with legal certainty to avoid multiple interpretations in the law enforcement process.
References
Akmal, D. U., Fitriansyah, H., & Ramadhan, F. A. (2023). Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Pengalihan Hak Secara Melawan Hukum. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 14, 193-214.
Dewi, R., Simamora, A. S., Fitriana, D. R., & Diaka, E. (2024). ANALISIS HUKUM TENTANG PELANGGARAN HAK ATAS TANAH DALAM KASUS PERAMPASAN TANAH DI INDONESIA. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(4), 1211-1220.
Gumay, M. A., Agasfa, W. T. K., & Pati, M. I. P. (2025). Studi Kualitatif terhadap Hambatan Pelaksanaan Bantuan Hukum Struktural oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dalam Menangani Kasus Kriminalisasi Petani. Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM) Terekam Jejak, 2(1), 1-13.
Ihsan, S., Harun, R. R., & Erwin, Y. (2025). Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Agraria Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan. Jurnal Kompilasi Hukum, 10(1), 1-11.
Iskandar, I., & Azis, H. A. (2023). Pelanggaran Hak Asasi Terhadap Kelompok Masyarakat Adat Dalam Konflik Agraria Dan Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaianya. Jurnal Hukum In Concreto, 2(2), 90-110.
Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., Tl, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. Cv. Gita Lentera.
Natsir, M. K. K., & SH, M. (2025). HUKUM PERTANAHAN. Hukum Pertanahan: Teori, Regulasi dan Praktik di Indonesia, 1.
Noor, A., Aurenia, V., Anengsih, W. R., & Ramadhan, D. Z. (2025). Pengaruh Tindak Kejahatan Mafia Tanah Terhadap Konflik Dan Sengketa Pertanahan: Optimalisasi Kebijakan Pertanahan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 3(01).
Noviani, R. N. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dari Praktik Mafia Tanah Di Indonesia. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 1(02).
Nurhidaya, A., Sari, G. D., & Susantini, D. (2025). Meninjau Kembali Mekanisme Hukum dan Reforma Agraria dalam Menangani Mafia Tanah di Indonesia: Kasus Nirina Zubir. Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry, 1(1), 21-30.
Permadi, I. P. (2023). Potensi Sengketa Hak Atas Tanah Di Indonesia. Justisi, 9(2), 201-216.
Putra, A. P., & Arifin, T. (2025). Terungkapnya Perampasan Tanah: Realitas Pahit Perampasan Tanah Melalui Sudut Pandang Hukum Positif dan Hadits. Journal of Literature Review, 1(1), 201-210.
Putri, M. A. K., Setiawan, Y., & Hidayat, M. (2025). KONFLIK AGRARIA DAN KETIMPANGAN PENGUASAAN LAHAN: KAJIAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS TANAH. YURISDIKSI: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 1(1), 10-19.
Slamet, E. M. (2024). ANALISIS PERLINDUNGAN HAK MILIK TANAH BERDASARKAN PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
Suci, W. W., & Arifin, R. (2025). Efektivitas Penalisasi Tindak Pidana Pertanahan dalam Putusan Pengadilan: Studi terhadap Vonis Ringan Kasus pada Penyerobotan Tanah. Bookchapter Hukum dan Lingkungan, 1, 1777-1798.
Turrodiyah, A. (2024). Ketidakpastian Hak Kepemilikan sebagai Penghalang dalam Penyelidikan Kasus Penggelapan. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 12(2), 51-66.
Widiarty, W. S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.
Zamil, Y. S., Eprilia, F. F., Firdaus, H., Maharso, T., & Rizal, N. (2024). Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia: Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah. JURNAL USM LAW REVIEW, 7(3), 1305-1322.
